ijtihad ulama

Oleh Moh. Nadi*

Apakah hasil ijtihad ulama bagian dari agama? Jika iya, apakah memiliki konsekuensi yang sama dengan agama itu sendiri?

Dalam pertayaan di atas ada dua istilah kunci, yaitu (1) Agama, dan (2) Hasil ijtihad. Kedua istilah kunci tersebut mesti kita pahami terlebih dahulu, agar menghasilkan jawaban yang komprehensif.

Pertama, agama dalam bahasa Arab disebut al-dīn. Secara terminologi, arti al-dīn sinonim dengan arti al-syarī’ah dan al-millah. Yaitu, hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk hamba-hamba-Nya, berupa hukum keyakinan (i’tiqādiyah), moralitas (akhlāqiya), dan amaliah praktis (‘ibādah-mu’āmalah).

Dengan demikian, sumber agama atau syariat Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi SAW, baik berupa sunnah qawliyah (verbal), fi’liyah (perbuatan), maupun taqrīriyah (penegasan).

Syariat (baca: agama) Islam memiliki keistimewaan dan karakteristik ekslusif yang dapat membedakannya dengan yang lain, termasuk dari hukum positif (al-qānūn al-wadh’ī).

Diantaranya adalah (1) Syariat Islam sumbernya langsung dari Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa Alquran maupun Sunnah; (2) Mengandung sanksi dunia dan akhirat —selagi tidak bertobat; (3) Berlaku universal dan absolut —syariat Islam tidak akan pernah tergantikan dan terhapuskan dan akan selalu seleras dengan perkembangan dan perubahan zaman; dan (4) Mencakup semua lini kehidupan, baik individu, sosial, politik, keyakinan, maupun moralitas.

Kedua, hasil ijtihad ulama. Yang dimaksud dengan hasil ijtihad ulama di sini adalah fikih. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil terperinci.

Imam Suyuthi menyebutkan:

الفقه علم حكم شرع عمل * مكتسب من طرق لم تجمل

“Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis serta digali dari dalil terperinci.”

Imam al-Jurjani dan Imam al-Haramin mengartikan bahwa fikih adalah ilmu yang didapat dengan cara ijtihad.

Abdul Karim Zidan (al-mudkhal li dirāsah asy-syarī’ah, 62) menuturkan bahwa pada mulanya arti fikih sama dengan arti syariat mencakup tiga aspek hukum, akidah, akhlak, dan amaliah. Namun, dalam perjalan sejarah ada pergesaran dan pembatasan makna. Arti fikih yang semula luas dipersempit dan dibatasi hanya mencakup soal amaliah praktis belaka. Karena itu, hukum akidah dan akhlak tidak termasuk bahasan ilmu fikih.

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fikih bukanlah syariat itu sendiri melainkan interpretasi darinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena fikih hanya merupakan interpretasi yang bersifat spekulatif (zhanni) yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fikih senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Di samping itu, syariat Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada fikih Islam. Syariat Islam mencakup semua hukum, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, maupun ibadah-muamalat. Adapun fikih hanya tertentu pada hukum-hukum perbuatan (ibadah dan muamalah) saja, seperti hukum wajib, haram, sunah, sah, batil, dan lain sebagainya.

Jika dikerucutkan, maka perbedaan antara syariat Islam dengan fikih Islam adalah (1) Fikih seluruhnya berdasarkan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma akidah dan akhlak, serta nas yang sudah qath’ī dalam Alquran dan Hadis. Dan (2) Syariat Islam adalah hukum-hukum Allah yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhmmad saw dalam Alquran atau Hadis. Syariat Islam sumbernya adalah wahyu. Di dalamnya sama sekali tidak ada tempat dan kontribusi akal manusia. Berbeda dengan fikih, karena hukum-hukum fikih dihasilkan dengan dua metode berikut:

Pertama, hukum-hukum yang sama sekali tidak melibatkan akal atau upaya ijtihad. Contohnya adalah hukum-hukum yang telah diketahui secara aksiomatis dari agama, semisal kewajiban salat, keharaman zina, dan ketidakbolehan menikahi ibu.

Hukum-hukum tersebut diketahui secara langsung dari nash-nash syariat tanpa perlu dikaji atau berijtihad terlebih dahulu. Dan, hukum-hukum fikih model ini merupakan bagian integral dari syariat Islam (langsung dari Allah) sehingga tidak boleh ditinggalkan kapan pun, di mana pun dan apapun alasannya.

Kedua, hukum-hukum fikih yang didapat dengan melibatkan akal dan upaya ijtihad. Hukum-hukum fikih yang seperti ini tidak dapat dikatagorikan hukum syariat secara terminologi atau dengan kata lain bukan syariat yang datang langsung dari Allah swt yang tidak boleh ditinggalkan.

Hukum fikih model kedua ini boleh ditinggalkan asalkan memiliki dalil atau dasar yang lebih kuat dari dalil hukum fikih yang ditinggalkan atau dengan berpedoman pada ijtihad yang lebih dekat kepada semangat (rūh) nas-nas syariat. Tanpa dasar dan landasan yang kuat dan dapat dibenarkan maka tidak boleh meninggalkannya.

Dengan demikian, secara umum fikih merupakan bagian dari syariat Islam, sebab ia dibangun di atas prinsip dan bersumber pada Alquran dan Sunnah atau sumber-sumber lain yang diafirmasi oleh Alquran dan Sunnah.

Karena itu pula, fikih juga memiliki karakteristik yang sama dengan syariat Islam —meski dengan level yang berbeda— sehingga menentang fikih sama halnya dengan menentang syariat Islam itu sendiri. []

*Penulis adalah Wakil Ketua PC HMASS Yogyakarta. Mahasiswa Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Indonesia

Silakan tulis komentar Anda

Tinggalkan Balasan