ulama

Oleh Moh. Nadi*

Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, video seorang perempuan membawa anjing ke dalam masjid dan diusir oleh salah seorang jamaah. Sontak, kasus tersebut menjadi ramai dibahas dipelbagai platfrom media. Di antaranya, ada yang meresponnya dengan merilis artikel tentang perbedaan (diversitas) pendapat ulama mengenai status hukum anjing: najis atau tidak. Parahnya, perbedaan pendapat tersebut justru dijadikan justifikasi –oleh sebagian orang yang menamakan dirinya dengan kelompok anti diskriminasi dan kaum paling toleran– untuk menyalahkan si muslim dan membela si non muslim.

Pada tulisan ini akan membahas tentang hukum berhujah dengan perbedaan pendapat ulama. Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini banyak yang menjadikan perbedaan  pendapat ulama (ikhtilâf/khilâf) sebagai dalih. Tak jarang pula yang dibuat dalih untuk menyerang sesama muslim seperti kasus di atas.

Maksud menjadikan diversitas ulama sebagai hujah adalah menjadikan diversitas tersebut sebagai dalil (hujah) bolehnya mengambil pendapat mana saja yang dikehendaki tanpa melihat sumber dalilnya, baik dengan cara melakukan tarjih maupun dengan taklid. Artinya, diversitas pendapat ulama dijadikan sebagai kausa (‘illat) bolehnya mengambil pendapat mana saja yang disukai dan diinginkan tanpa peduli dalil mana yang lebih kuat.

Imam Syathibi dalam al-Muwâfaqât mengilustrasikan:

الاعتمادُ في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم…، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيُقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع

“Berlandaskan pada perbedaan pendapat ulama di dalam kebolehan melakukan suatu pekerjaan…, maka boleh jadi ada fatwa yang melarangnya. Lantas ia berdalih, ‘Kenapa dilarang, kan, masalahnya masih debatable?’ Secara tidak langsung menjadikan perbedaan pendapat sebagai dalil atas kebolehan melakukan sesuatu bukan karena adanya dalil yang menunjukkan pendapat itu benar, dan bukan pula karena taklid kepada ulama yang memang lebih layak untuk diikuti daripada ulama yang melarangnya.”

Seorang mufti atau faqih (orang ngerti fiqh) tidak boleh menjadikan khilâfiyah sebagai dalil tanpa melalui tarjih sama sekali –misalnya, dengan menyampaikan beberapa pendapat ulama tanpa memilih mana yang kuat atau yang cocok diimplementasikan.

Imam Syathibi menyebutkan:

فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائلٌ له أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق، فلا يمكن والحال هذه أن يقول له: في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت؟ فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلتُ إلا بقول عالم؛ لأنه حيلةٌ من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقايةً عن القيل والقال وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن  هواه، رميٌ في عماية، وجهلٌ بالشريعة، وغشٌ في النصيحة

“Maka, jika ada orang awam bertanya kepada seorang mufti (atau faqih) agar menunjukkannya pada jalan yang benar maka tidak mungkin sang mufti menjawab: ‘Dalam kasus Anda ada dua pendapat, terserah Anda ingin memilih yang mana?’. Sebab, tindakan tersebut berarti menjadikan hawa nafsu sebagai hakim bukan syariat. Pun, tidak bisa beralasan dengan mengatakan: ‘Aku hanya melakukannya sesuai pendapat orang alim’, tersebab hal itu hanyalah kamuflase belaka agar terhindar dari omongan tidak baik dan jala untuk menuai tujuan-tujuan duniawi. Seorang mufti yang membiarkan orang awam mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang tidak paham syariat dan memanipulasi nasehat.”

Ada juga orang awam yang memang sengaja minta penjelasan perbedaan pendapat ulama dalam suatu masalah demi mencari pendapat yang sesuai keinginannya.

Imam al-Baji al-Maliki, sebagaimana dikutip Imam Syathibi, menuturkan:

وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعلّ فيها رواية؟ أو لعلّ فيها رخصة؟ وهم يرون أنَّ هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتدّ به في الإجماع أنَّه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحلّ لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنَّه حقّ، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه، وإنَّما المفتي مخبرٌ عن الله في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنّه حكَم به وأوجبه ، والله تعالى يقول:  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي

“Banyak orang yang bertanya padaku tentang suatu masalah: “Mungkin ada riwayat lain?” “Mungkin ada rukhshah?”. Mereka berpandangan bahwa hal semacam ini legal. Andai mereka dikasih tahu bahwa para fuqaha mengingkari hal semacam itu, maka mereka tidak akan mencarinya, baik dariku muampun selain dariku. Soal ini sama sekali tidak ada perbedaan di antara umat Islam yang ijmaknya diakui bahwa hal tersebut tidak boleh, tidak legal, dan tidak selayaknya bagi seseorang berfatwa soal agama Allah kecuali dengan kebenaran yang diyakini benar.

Seorang mufti adalah mukhbîr (penyampai) dari Allah tentang hukumNya, maka tidak mungkin menyampaikan dariNya kecuali yang diyakini bahwa Dia menghukumi dengannya dan mewajibkannya. Allah firman: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”. Maka, bagaimana bisa seorang mufti menyampaikan fatwa sesuai keinginan?.”

Jadi, kita tidak boleh menjadikan perbedaan pendapat ulama sebagai hujah, baik posisi kita sebagai seorang mufti/mukhbir muapun sebagai seorang awam (mustaftî). Ini adalah kesepakatan ulama yang tidak boleh ditentang oleh siapapun.

Imam Ibnu Shalah menyebutkan:

أعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجهٍ في المسألة، ويعمل ما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظرٍ في الترجيح ولا تقيدٍ به، فقد جهل وخرق الإجماع

“Ketahuilah! Bahwa orang yang mengambil cukup, baik di dalam fatwanya maupun tindakannya, hanya karena sesuai dengan suatu pendapat dan mengamalkan sesukanya dari pendapat yang beragam tanpa melalui tarjih atau tanpa syarat maka ia adalah bodoh dan telah menerabas ijmak ulama.”

Imam Ibnu Abdilbar menyebutkan:

أن الاختلافَ ليس حجةً عند أحدٍ علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله

“Perbedaan pendapat ulama bukanlah hujah, menurut para fuqaha, kecuali bagi orang yang tidak dapat menilai, tidak memiliki kapabilitas, dan perkataannya tidak dapat dijadikan pegangan.”

Imam al-Ghazali menyebutkan:

وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك هاهنا

“Tidak boleh bagi orang awam menyeleksi dari setiap mazhab dan memilih yang paling baik menurutnya, kemudian diseberluaskan. Akan tetapi, dia mesti mentarjih laiknya mentarjih dua dalil yang bertentangan menurut mufti, sebab ia dalam mentarjih mengikuti zhan maka dalam kasus ini pun demikian.”

Biasanya ada yang berdalih begini, bolehlah mengikuti pendapat ulama mana saja, syariat Islam, kan, mudah? Perbedaan pendapat ulama juga disebut rahmat sehingga boleh, dong, mengambil yang mana saja?

Tentu saja karakteristik utama syariat Islam adalah mudah, tetapi tidak benar bila dijadikan justifikasi kebolehan mengambil pendapat mana saja sesuai dengan keinginan. Arti syariat mudah tidaklah se-liberal itu.

Imam Syathibi menyebutkan:

الحنفية السمحة إنما أتى فيها السماحُ مقيداً بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابتٍ من أصولها

“Kemudahan syariat Islam itu ada syaratnya, yaitu harus sesuai dengan prinsip pokok syariat, tidak hanya mengambil yang ringan, dan tidak memilih pendapat-pendapat berdasarkan hawa nafsu.”

Betul perbedaan pendapat adalah rahmat, tetapi tidak berarti boleh memilih semua pendapat dengan suka-suka. Arti rahmat di situ adalah bahwa syariat Islam amat luas (si’ah) sesuai dengan luasnya medan ijtihad, sehingga hasil ijtihad yang berbeda tidak boleh diingkari, namun tidak berarti boleh mengikuti pendapat mana saja yang kita sukai. Itulah arti perbedaan ulama adalah rahmat.

Al-Qadhi Isma’il, seperti dikutip Imam Ibnu Abdilbar, menyebutkan:

إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله  توسعةٌ في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعةً أن يقول الإنسان بقول واحدٍ منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا

“Keluasan yang ada dalam perbedaan pendapat para shahabat Nabi SAW adalah keluasan di dalam berijtihad. Bukan keluasan dengan maksud setiap orang boleh mengambil yang mana saja tanpa mengetahui yang benar.”

Alhasil, perbedaan pendapat ulama tidak dapat dijadikan sebagai hujah, dalil, dan illat untuk mengamalkan suatu pendapat. Pun, kita tidak boleh memilih setiap pendapat sesuai dengan keninginan tanpa melalui tarjih atau petunjuk orang alim. Dengan kata lain, acuan utamanya tetaplah Alquran, Sunnah, Ijmak, dan dalil lain yang direkomendasikan dan diakui syariat –semacam dalil maslahat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS 5: 49 dan QS 4: 59.

Benar bahwa ada ulama yang mengatakan, orang awam boleh mengambil pendapat ulama yang mana saja –seperti Imam Nawawi dalam kitab al-Majmû’, tetapi bukan berarti kita boleh mengambil pendapat yang sesuai dengan keinginan kita. Jika tidak demikian, buat apa Imam Nawawi ngarang kitab al-Majmû’ yang mentarjih pelbagai pendapat ulama?

Maka, miris sekali jika ada perbedaan pendapat ulama yang justru dijadikan hujah untuk menyerang sesama umat Islam, seperti dalam kasus anjing yang tengah viral itu.

* Penulis adalah Wakil Ketua PC HMASS Yogyakarta. Mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia.

Silakan tulis komentar Anda

Tinggalkan Balasan